Peta Pendampingan BUMDes Provinsi Kalimantan Timur skala 1:10.000 disusun pada tahun 2025 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur. Peta ini memuat ruang lingkup administrasi desa yang memiliki BUMDes aktif dan berbadan hukum, sebagai bagian dari kewenangan Pemerintah Provinsi dalam upaya pemberdayaan dan penguatan kelembagaan ekonomi desa.

Peta Pendampingan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Posyandu Provinsi Kalimantan Timur skala 1:10.000 disusun pada tahun 2025 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Peta ini menampilkan sebaran lokasi Posyandu aktif beserta informasi jumlah posyandu tiap desa sebagai dasar penguatan layanan kesehatan masyarakat.

Data ini merupakan sebaran Desa dan Kelurahan yang menjadi juara pada Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Kaltim Tahun 2025. Penilaian dilakukan pada tingkat provinsi untuk menentukan juara I, II, dan III kemudian akan dilakukan pendampingan bagi pemenang untuk mengikuti Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Nasional di tahun yang sama.

Peta Masyarakat Hukum Adat (MHA) Provinsi Kalimantan Timur skala 1:10.000 diproduksi pada tahun 2025 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Peta ini memuat informasi wilayah administrasi yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat, termasuk batas wilayah adat, identitas komunitas, serta dasar hukum pengesahannya. Penyusunan peta dilakukan dengan mengacu pada standar geospasial nasional untuk menjamin konsistensi, akurasi, dan keterkinian data.

Peta Indeks Desa Provinsi Kalimantan Timur skala 1:10.000 diproduksi pada tahun 2025 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Peta ini menyajikan informasi spasial mengenai sebaran desa berdasarkan pemeringkatan status desa dengan kategori Tertinggal, Berkembang, Maju, hingga Mandiri. Data yang ditampilkan mencakup identitas wilayah, skor akhir penilaian tingkat status desa, serta status desa yang bersumber dari hasil evaluasi dan penilaian resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penilaian Indeks Desa dilakukan terhadap enam dimensi yaitu Dimensi Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan.

Data Kawasan Perdesaan Provinsi Kalimantan Timur merupakan sebaran kawasan perdesaan di wilayah Kalimantan Timur, meliputi batas kawasan, potensi wilayah, serta karakteristik pembangunan kawasan perdesaan. Data ini disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan desa. Data digunakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi pembangunan kawasan perdesaan, serta integrasi kebijakan pembangunan berbasis spasial.